Dunia, Yangoon - Myanmar harus melonggarkan pergerakan bagi warga minoritas muslim Rohingya jika negeri itu ingin menghindari ekstrimisme. Hal tersebut disampaikan Kofi Annan, mantan Sekretaris Jendertal PBB yang memimpin tim penyelidikan tentang Rohingya di negeri itu, Kamis, 24 Agustus 2017.
Baca: Amerika Desak Myanmar Izinkan Tim Fakta PBB Selidiki Rohingya
Pernyataan Annan yang disampaikan kepada publik tersebut dipuji oleh kelompok hak asasi menusia. Menurut mereka, apa yang disampaikan oleh Annan adalah sebuah tonggak sejarah bagi Rohingya. Sebelumnya, pemerintahan Aung San Suu Kyi berjanji akan mematuhi hasil temuan tersebut.
Selama ini, sekitar 1,1 juta warga Rohingya mendapatkan perlakukan buruk di Myanmar baik oleh pemerintah militer maupun sipil.
Baca: Rohingya Angkat Senjata Hadapi Myanmar
Annan yang ditunjuk oleh penasehat negara Aung San Suu Kyi memimpin komisi untuk jangka waktu tertentu bertugas menyembuhkan konflik antara kaum Rohingya dengan warga Buddha di negara bagian sebelah barat Rakhine.
Annan menjelaskan, jika pemerintah Myanmar tidak mencabut aturan pengetatan terhadap kaum Rohingya, maka radikalisme akan terus berlanjut di sana.
AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN