Nasional, Yogyakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Rantam Sariwanto menyatakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tengah dilaksanakan September 2017 ini akan bebas pungutan liar (pungli) maupun praktik curang lain.
“Sistem penerimaan dari tahap pendaftaran sudah dibangun lebih baik,” ujar Bambang kepada Tempo saat memantau proses tes CPNS di Kantor Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 12 September 2017.
Baca juga: Lowongan CPNS, Ini Gaji Tinggi dan Jenjang Karir di Kemenkeu
Bambang menuturkan, untuk mencegah kasus pungli misalnya, Kantor Kemenkumham tak hanya menurunkan tim internal saat seleksi berlangsung. Tapi kali ini sudah menggandeng pihak ketiga untuk terlibat langsung. Mulai dari pendaftaran sampai tes berlangsung.
“Kami sudah gandeng Ombudsman RI untuk kerjasama pengawasan seleksi CPNS ini agar bebas segala praktik kecurangan,” ujarnya.
Bambang menuturkan, kendala yang sempat ditemui dalam seleksi CPNS Kemenkumham kali ini lebih pada persoalan sosialisasi yang sempat molor dari target. Namun hal itu akhirnya bisa diselesaikan dengan memperbanyak publikasi melalui berbagai media untuk masyarakat. “Akhirnya peserta jadi sangat banyak,” ujarnya.
Baca juga: Pendaftar CPNS Gelombang Dua Bakal Lebih dari 1,14 Juta Orang
Di wilayah DIY sendiri jumlah pelamar tes CPNS baik yang berpendidikan minimal S1 dan SMA totalnya mencapai 10.540 pelamar. Sedangkan jatah kursi formasi CPNS di DIY hanya 186 kursi, yang terbanyak untuk posisi penjaga tahanan atau sipir.
Para pelamar CPNS di wilayah DIY melaksanakan tes tertulis di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional DIY di Jalan Magelang KM.7,5, Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman. Tes tertulis untuk jenjang pendidikan minimal S1 digelar dari tanggal 11 hingga 16 September 2017. Yang setiap hari dibagi dalam dua ruang dengan kapasitas ruang masing-masing 95 perserta.
“Setiap ruang dijaga minimal 10 pengawas, untuk antisipasi adanya joki dan kecurangan,” ujar Aris.
Baca juga: Sri Mulyani Jamin Penerimaan CPNS Kemenkeu Bebas KKN
Aris menuturkan, untuk menggunakan jasa joki dalam seleksi CPNS kali ini dipastikan sangat sulit. Sebab para peserta saat masuk ruang tes akan diperiksa kecocokan wajahnya dengan nomor urut yang mencantumkan foto peserta.
Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY telah menandatangani kerjasana dengan lembaga Ombudsman RI (ORI) DIY untuk seleksi penerimaan CPNS tahun 2017 ini. Tujuannya mengantisipasi terjadi aksi titipan maupun praktik suap di setiap tahap seleksi.
Baca juga: Tes CPNS Kemenkumham 2017: Tips Menjawab Soal Tes ...
Kepala ORI Perwakilan DIY, Budi Masturi dalam penandatangan kerjasama saat itu menyatakan langkah Kemenkumham yang melibatkan Ombudsman dalam rekrutmen CPNS menjadi langkah positif. Sebab, berkaca pada penerimaan CPNS tahun 2012 lalu sempat ditemukan sejumlah indikasi kecurangan seperti kelengkapan syarat administrasi dan tes fisik.
“Seleksi CPNS tergolong rawan praktik KKN, sehingga perlu dikawal dan awasi bersama seluruh tahapan seleksi," ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO