KPK Nilai Permintaan Pembuktian Setya Novanto Masuk Pokok Perkara

Nasional, Jakarta  - Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi mengatakan dalil permohonan gugatan praperadilan Setya Novanto) tanpa alasan berdasarkan undang-undang, karena dalil yang diajukan merupakan materi pokok yang bukan kewenangan hakim tunggal pada persidangan praperadilan," kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 22 September 2017.

Baca: Gelar Praperadilan Setya Novanto, PN Jakarta Selatan Dijaga Ketat

Setiadi menuturkan ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki pokok perkara. Untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti merupakan tugas dari penuntut umum. "Apabila praperadilan menguji alat bukti maka dengan sendirinya mengambil alih kewenangan penuntut umum," ucapnya.

Ia menambahkan jika praperadilan masuk ke ranah pengujian hasil penyidikan, maka selanjutnya akan menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dikumpulkan. Bila sudah seperti ini, Setiadi beranggapan bahwa dapat diartikan penyidikan terhadap Setya Novanto tidak perlu dilanjutkan lagi.

Simak: Polisi Tambah Personel Jaga Sidang Praperadilan Setya Novanto

Setiadi berujar lingkup kewenangan praperadilan yang diberikan KUHAP hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan permintaan rehabilitasi. Selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 meluaskan lingkup praperadilan mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

"Atas uraian di atas maka dalil-dalil pemohon nyata-nyata masuk materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan," ujarnya.

Lihat: Kubu Setya Novanto Sempat Ajukan Syarat saat Sidang Praperadilan

Sementara itu anggota tim advokasi  Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, menyatakan bahwa yang dijadikan dasar landasan eksepsi KPK sudah menyangkut ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian.

"Atas dasar itu, dengan ini kami menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak termohon dan kami mohon lanjutkan proses pemeriksaan dan kami tetap pada permohonan kami sesuai permohonan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel," ujarnya.

AHMAD FAIZ

Seminggu Pasca-Pengepungan, Kantor YLBHI Mulai Berbenah

Nasional, Jakarta - Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Kontras Minta Polisi Usut Aktor di Balik Penyerangan YLBHI

Ia menjelaskan kegiatan LBH Jakarta perlahan mulai berjalan meski masih terbatas. "Ada juga tes pengacara publik, ada beres-beres berkas, dan konsultasi lanjutan klien," ujarnya. Nantinya, LBH Jakarta menyerahkan ruang di lantai satu yang digunakan sebagai tempat pertunjukan Asik Asik Aksi kepada Jala PRT.

Berdasarkan pantauan Tempo, ruang lantai satu Gedung YLBHI masih tampak berantakan. Kursi-kursi masih tertumpuk di sisi dinding dan menutupi pintu masuk yang menghadap ke arah Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Beberapa bagian pagar rusak.

Begitu pula di bagian luar kantor YLBHI masih berantakan, sisa-sisa aksi yang berujung anarkis masih tampak. Orang-orang belum bisa leluasa keluar atau masuk ke kantor. Beberapa personel kepolisian pun masih berjaga di sisi Jalan Mendut. Mobil barracuda dan water canon pun masih berjaga.

Simak pula: Selongsong Peluru dan Sandal Jepit di Rusuh YLBHI

Pengepungan sejak Ahad hingga Senin dinihari diwarnai bentrokan antara massa yang menolak kegiatan YLBHI dan aparat kepolisian. Sebelumnya, polisi menangkap 34 orang yang terlibat dalam aksi pengepungan kantor LBH Jakarta. Mereka berunjuk rasa menolak acara yang diselenggarakan di sana karena menduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Dari 34 orang, 12 di antaranya diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sedangkan 22 orang diperiksa di Polres Jakarta Pusat, tapi mereka kemudian dipulangkan. Kepolisian telah menetapkan tujuh tersangka atas kasus penyerangan terhadap kantor YLBHI tersebut.

ARKHELAUS W.

Wiranto: Presiden Tidak Minta Konten Film G30S PKI Diubah

Nasional, Jakarta--Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan harapan Presiden Joko Widodo agar ada film tentang pengkhianatan Partai Komunis Indonesia buat generasi milenial bertujuan agar lebih enak ditonton. Menurut Wiranto, Presiden Jokowi tidak menginginkan konten film diubah.

"Presiden maksudnya baik, bahwa film-film semacam itu, G30S PKI, yang merupakan dokumentasi masa lalu biar lebih enak dicerna, ditonton masyarakat masa kini. Itu disesuaikan dengan cara penyajiannya. Bukan diubah kontennya," kata Kopassus Mengawali Pemutaran Film G30S PKI

Wiranto menuturkan pernyataan Jokowi beberapa hari lalu soal film yang disesuaikan dengan generasi milenial adalah pendapat Presiden, bukan instruksi. Harapan itu karena Presiden sangat jernih dalam membaca tren masyarakat sekarang ini yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya, termasuk perilaku dalam menonton film.

Karena itu penyajian film tentang pengkhianatan PKI, kata Wiranto, harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tujuannya agar film sejarah tersebut lebih menarik dan gampang dipahami masyarakat. "Itu hati-hati. Ini kadang-kadang suka dipelintir, seakan-akan Presiden setuju untuk perubahan-perubahan konten film itu," kata Wiranto.

Simak: Tjahjo Kumolo Setuju Ada Revisi Film G30S PKI

Menurut Wiranto penegasannya ini dilatari banyak tuduhan bermacam-macam yang dialamatkan pada Presiden, baik yang pro maupun yang kontra. "Saya jernihkan sekarang, Presiden itu sebatas supaya sejarah itu dapat diketahui publik dengan cara yang mudah, karena publik sekarang berbeda dengan yang lalu," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi berharap ada film  G30S PKI yang ditujukan untuk generasi milenial. "Ya menonton film, apalagi mengenai sejarah itu penting. Tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang bisa masuk ke mereka. Biar mereka paham bahaya komunisme, biar tahu juga mengenai PKI," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2017.

AMIRULLAH SUHADA

KPK Tetapkan GM Jasa Marga Purbaleunyi Sebagai Tersangka

Nasional, Jakarta -Dalam kasus suap auditor BPK, selain Sigit Yugoharto,  KPK juga menetapkan General Manager Jasa Marga Purbaleunyi Setia Budi sebagai tersangka pemberi suap Harley Davidson.

"Kami menemukan bukti permulaan yang cukup. Oleh karenanya, KPK menaikkan perkara ini dari penyeledikan ke penyidikan dengan dua tersangka, salah satunya dengan inisial SGY (Sigit Yugoharto) dan satunya lagi berinisial SBD (Setia Budi)," ujar Febri saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jumat, 22 September 2017.

 

Baca juga: BPK Sudah Periksa Auditor Penerima Suap Harley Sejak 5 September  

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah meningkatkan perkara suap BPK oleh Jasa Marga Cabang Purbaleunyi dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab, ditemukan bukti bahwa suap tersebut untuk mengatur hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang menjadi tanggung jawab BPK.

Febri melanjutkan, peranan Setia Budi dalam kasus ini adalah sebagai pemberi suap kepada Sigit. Suap ke auditor BPK tersebut dalam bentuk motor Harley Davidson yang nilainya diperkirakan Rp 115 juta.

Nah, hal tersebut membuat Setia Budi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ancaman hukumannya adalah hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, pada hari Rabu, tersangka SGY dilakukan penahanan 20 hari pertama di Pomdam Jaya Guntur,” ujar Febri.

ISTMAN MP

KPK Tetapkan Auditor BPK sebagai Tersangka Suap Harley Davidson

Nasional, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan auditor madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Sudah Periksa Auditor Penerima Suap Harley Sejak 5 September  

Febri mengungkapkan pemberian motor Harley itu berkaitan dengan tanggung jawab Sigit dalam hal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada PT Jasa Marga di tahun 2017 untuk tahun anggaran 2016. Sigit, diyakini, mengatur hasil dari PDTT tersebut.

Nah, harga motor tersebut tidak murah. Menurut Febri, motor Harley yang diterima Sigit itu diperkirakan Rp 115 juta. Info yang diterima Tempo, harga tersebut bukan harga motor baru, tetapi harga second.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, akan dilakukan penahanan selama 20 hari kepada SGY (Sigit)," ujar Febri.

Terkait dengan kasus suap auditor BPK ini, Febri mengatakan, KPK telah memeriksa sembilan saksi dan satu tersangka.

Baca juga: Diduga Terlibat Suap BPK, Karyawan Jasa Marga Diberhentikan

Sebagai catatan, auditor BPK Sigit sudah beberapa kali diperiksa KPK sebelum ditahan pada 20 September 2017 dan ditetapkan menjadi tersangka dua hari setelah penahanan. Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Sigit sudah dilakukan sejak akhir Agustus lalu.

ISTMAN M.P.

Try Sutrisno: PKI Tidak Bisa Direkonsiliasi

Nasional, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno menyatakan istilah rekonsiliasi tidak bisa ditujukan kepada pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"PKI tidak bisa direkonsiliasi," kata Try Sutrisno di acara silaturahmi purnawirawan dan Panglima TNI di Jakarta, Jumat, 22 September 2017. Wakil Presiden Indonesia keenam itu menilai rekonsiliasi dengan PKI tidak perlu diformalkan, tetapi biarkan berjalan secara alamiah.

Ia mengapresiasi sikap Presiden Abdurahman Wahid yang dulu meminta pendapatnya ihwal tragedi PKI. Try menuturkan Gus Dur, sapaan akrab Abdurrahman Wahid, bertanya apakah bisa pemerintah mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). "Saya katakan risikonya besar kalau dicabut," ucap Try.

 

Baca juga: G30SPKI Masih jadi Tema Percakapan Tertinggi di Medsos

Try pun menyambut dengan baik arahan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengajak publik menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI. Ia mengatakan kalau tujuan utama pemutaran film itu untuk mewaspadai ideologi komunisme.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak berkomentar banyak saat dimintai tanggapan soal pemutaran film G30S/PKI. Jenderal bintang tiga itu hanya menginginkan yang terbaik bagi Indonesia. "Yang penting demi kebaikan bangsa," ucapnya.

Selain Try Sutrisno dan Prabowo, beberapa purnawiran jenderal TNI lainnya yang hadir dalam acara silaturahmi diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sutiyoso dan Agum Gumelar. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S, dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono.

ADITYA BUDIMAN

Ibu Bawa Jasad Bayi dengan Angkot, RSUD: Kami Investigasi

Nasional, Jakarta - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Lampung telah menginvestigasi terkait foto viral seorang ibu yang membawa jasad bayinya pulang dengan menggunakan angkot. Menurut Direktur RSUD AM, Ali Subaidi mereka masih mengonfirmasi dan mengklarifikasi terkait pangkal masalah ini yaitu permintaan biaya dari sopir ambulans kepada Delvasari, ibu yang membawa jasad anaknya pulang dengan angkot tersebut.

"Semua kami kumpulkan. Namun sopir ambulans saat itu Jhon Sinaga, tidak hadir sehingga info konkret tentang permintaan uang Rp 2 juta belum bisa diklarifikasi," kata Ali Subaidi.

Sebelumnya beredar info dan foto seorang ibu menggendong bayi meninggal naik angkot jurusan Tanjungkarang-Rajabasa viral di media sosial. Kabar itu mendapat berbagai respon dari warganet dan juga Gubernur.

Sebenarnya, menurut manajemen RSUDAM, rumah sakit menyediakan satu unit ambulans untuk mengantar bayi meninggal Nyonya Delvasari ke kampung asal Gedung Nyapah, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, Rabu 20 September 2017. Namun karena masalah administrasi yang belum selesai, pihak keluarga tidak sabar, lalu meninggalkan ambulans dan memilih naik angkutan umum.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyampaikan duka mendalam atas bayi meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lampung. Belasungkawa disampaikan Direktur Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (Diklat dan SDM) RSUD Abdul Moeloek Lampung Arief Effendi, Jumat 22 September 2017 kepada Nyonya Delvasari, keluarga bayi itu.

“Siapa pun pasien baik itu BPJS atau umum tindakan pelayanannya sama. Kami tidak membeda-bedakan. RSUD Abdul Moeloek adalah tipe B kami memang benteng terakhir sebagaimana perintah Gubernur, pasien berhenti (sembuh) di RSUD Abdul Moeloek sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Lampung,” kata Arief.

Pihak keluarga sendiri sudah mengikhaskan bayi Nyoya Delvasari yang meninggal karena sakit. Keluarga menilai fasilitas dan pelayanan Ruang Anak Alamanda RSUD Abdul Moeloek lengkap dan bayinya juga mendapat pelayanan yang baik selama perawatan.

“Permasalahannya hanya di ambulans,” kata Delvasari di saat ditemui di Gedung Nyapah, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, Kamis 22 September 2017.

"Putri saya dilayani dan dirawat sampai operasi. Tidak ada niat untuk menuntut. Tidak ada omongan rumah sakit nggak mengurusi pasien. Di rumah sakit hanya permasalahan BPJS-nya namanya lain. Keluarga ikhlas, memang ini sudah takdir," katanya.

Keluarga juga berterima kasih atas kepedulian Gubernur M Ridho Ficardo yang mengutus tim ke rumah duka dan menyampaikan santunan. "Saya yang terkena musibah mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur. Semoga perhatian Gubernur ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

ANTARA|MARIA NOOR CHASANAH|JH

Aher: 20 Persen Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Nasional  -  Pembangunan infrastruktur di desa sangat penting, tapi masyarakatnya juga harus dilibatkan dalam pembangunan  ekonomi. Untuk itu  harus diciptakan usaha-usaha produktif bagi masyarakat desa. “Oleh karena itu kami mengusulkan agar  15 sampai 20 persen dana  desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  pada acara workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan di Daerah di Medan, Rabu, 20 September 2017.

Menurut  dia, masyarakat desa juga harus diberikan advokasi mengenai pemberdayaan ekonomi dan akses terhadap kemajuan ekonomi.  "Tujuannya agar masyarakat desa mampu mengakses kemajuan-kemajuan ekonomi,” ujar Gubernur yang akrab disapa Kang Aher.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, lanjut Aher,  karena banyaknya investor masuk dan meningkatnya PDRB, sehingga peluang kerja  semakin terbuka lebar. Namun, hal itu hanya mampu diakses oleh masyarakat yang memiliki pendidikan memadai.

"Tapi kan ada masyarakat yang di pedesaan, karena berbagai kendala sosial ekonomi dan pendidikan sehingga dia nggak bisa mengakses, nah masyarakat seperti inilah sebetulnya perlu diadvokasi lewat pemberdayaan," kata Aher.

Oleh karena itu, pengurus APPSI akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan 15 - 20 persen dana desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP). "Mudah-mudahan bisa masuk ke perubahan PP, 15-20 persen saya kira cukup memadai," ujar Aher.

Bila disetujui, kata Aher, maka pemerintah daerah harus sudah menyiapkan sarana pendukungnya seperti pendampingan, program kerja yang jelas dan efektivitas. "Ini tentu dengan sebuah kesiapan ya, manakala usul ini diakomodir maka harus ada pendamping untuk bimbingan teknis kepada perangkat desa dan masyarakat, program kerja yang sangat jelas dan efektivitas belanja," ucapnya.

Sejak digulirkannya bantuan dana desa dari pemerintah pusat bagi seluruh desa di Indonesia, setiap desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 milyar per tahun. Di Provinsi Jabar, dana tersebut belum termasuk bantuan dari Pemprov sebesar Rp 100 juta untuk infrastruktur desa dan Rp 15 juta untuk tambahan penghasilan para perangkat desa per tahun.

Sementara itu, ketua APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, APPSI merupakan wadah atau organisasi yang mengkoordinir pikiran-pikiran atau inovasi dari seluruh gubernur dalam memecahkan persoalan dan meningkatkan kemajuan di setiap daerah.

"APPSI adalah suatu institusi atau kelembagaan yang mengkoordinasi pikiran-pikiran dari seluruh gubernur sebagai second opinion dari struktur formal pemerintahan yang tentu saja melalui Mendagri, “kata Syahrul. (*)

3 Mobil Sitaan KPK sudah Terpajang di Pameran Lelang di JCC

Nasional, Jakarta - Mobil Volkswagen jenis Golf dan Beetle, serta mobil Honda jenis CRV dipajang berjajar di dekat panggung pameran lelang, di ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center. Tiga mobil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu siap dilelang, Jumat, 22 September 2017.

Kamis malam, 21 September 2017, Tempo mendatangi lokasi lelang. Pukul 20.00, panitia masih sibuk menyelesaikan pendirian beberapa booth di ruang lelang tersebut. Pangung berdiri dengan backdrop bertuliskan "Pameran Lelang Terbesar di Indonesia". Ada sebuah sekitar 250-an kursi yang disiapkan untuk peserta lelang.

Baca: KPK Lelang 19 Mobil Hasil Sitaan Tindak Pidana Korupsi

Ketiga mobil itu, menurut petugas keamanan Gedung KPK yang enggan disebut namanya, diangkut ke JCC sejak Kamis pagi. Selain tiga mobil itu, panitia juga memajang 14 mobil lain dan lebih dari 60 motor. Sementara, mobil-mobil yang lain diletakkan di halaman parkir depan JCC.

Seorang panitia dari event organizer acara lelang, Niko, mengatakan hanya tiga mobil KPK yang dibawa ke JCC. Ia mengaku belum tahu pasti, apakah masih ada lagi mobil sitaan KPK yang akan dibawa ke tempat lelang. "Setahu saya, kalau buat lelang dari KPK hanya ada tiga, lainnya dari balai lelang," ujar Niko, saat ditemui di lokasi, Kamis malam, 21 September 2017.

Simak pula: Mobil yang Dilelang KPK Berharga Murah, Ini Alasannya

Dalam situs resminya, KPK menyatakan akan melelang 19 mobil hasil rampasan dari koruptor. Adapun mobil-mobil yang dilelang antara lain Volkswagen jenis Golf dan Beetle, Honda jenis Civic, HRV, dan CRV, Toyota jenis Alphard, Camry, Harrier, Avanza, Rush, dan Innova, Isuzu Panther, Suzuki Swift, Nissan Serena, Audi A5, Jeep Wrangler, dan Jaguar.

Mobil sitaan KPK termurah dibanderol dengan harga lelang Rp31 juta sementara mobil termahal dilelang Rp 1,2 miliar. Lelang akan berlangsung pada Jumat-Sabtu 22-23 September 2017 mulai pukul 09.00.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Soal Pansus Angket KPK, Hanura Tentukan Sikap Pekan Depan

Nasional, Jakarta - Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat  akan mengambil sikap terhadap usul perpanjangan masa kerja panitia khusus PDIP Belum Bersikap Soal Usul Perpanjangan Masa Pansus Hak Angket

Sebelumnya, pimpinan pansus hak angket KPK sempat mewacanakan perpanjangan masa kerja. Wacana tersebut muncul karena pansus belum bisa mengambil kesimpulan akhir sebelum bertemu pemimpin KPK.

"Kami, pimpinan, kemungkinan akan meminta seluruh anggota untuk bersedia diperpanjang masa kerja Pansus," kata Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR RI dari Partai Nasdem Taufiqulhadi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.

Masa kerja pansus sendiri akan berakhir Kamis, 28 September 2017. Ketentuan itu merupakan aturan dalam Pasal 206 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa panitia angket harus melaporkan tugasnya ke rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuk.

Simak pula: 2 Bulan Pimpin Pansus Angket KPK, Begini Sepak Terjang Masinton  

Nurdin memastikan belum ada laporan khusus dari anggota fraksi Partai Hanura di pansus terkait usulan ini. “Belum saya tanya secara detail ke anggota,” ujarnya. Menurut dia, fraksi Hanura akan menentukan sikap berdasarkan laporan tersebut.

Nurdin mengatakan fraksi Partai Hanura akan melihat kepentingan dari usulan perpanjangan ini. Kalau memang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerja pansus, kata dia, maka usulan tersebut akan diterima. Namun, jika tidak terlalu penting, maka bisa saja usulan tersebut ditolak.

KPK dan DPR, dia menekankan, harus bisa bekerja sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. “Keduanya penting bagi republik ini, harus dijaga agar bisa sinergi,” kata Nurdin.

FAJAR PEBRIANTO | ANTARA

Bupati Klaten Divonis, Mendagri Kumpulkan Pejabat Se-Klaten

Nasional, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh jajaran pejabat Klaten hingga tingkat camat berkumpul pada Jumat, 22 September 2017, menyusul vonis yang telah diterima Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini.

"Saya minta semua pejabat, staf di pemerintahan, juga camat di Klaten, besok pagi (hari ini) hadir untuk apel bersama," ujar Tjahjo di sela menghadiri kegiatan kaderisasi pendalaman organisasi kemayarakatan di Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta, Kamis, 21 September 2017.

Baca juga: Dari Penggeledahan Rumah Bupati Klaten, KPK Sita Rp 3,2 M

Pada Rabu, 20 September 2017, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang memvonis Sri Hartini dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 900 juta subsider 10 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi lelang jabatan.

Tjahjo belum bersedia menjelaskan detail soal apel terbesebut. Ia hanya mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus menyiapkan pengganti Sri sebagai bupati definitif agar pemerintahan berjalan efektif. "Karena sudah divonis, sekarang kami hanya menunggu dia (Sri Hartini) akan banding atau tidak," ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri bisa bergerak cepat dengan menunjuk dan mengangkat wakil bupati Klaten sekarang sbeagai bupati definitif, jika Sri tidak mengajukan banding. "Untuk wakilnya, tinggal pakai mekanisme di DPRD, kesepakatan antarpartai politik," ujarnya.

Simak pula: Suap Bupati Klaten, Selain Lelang Jabatan KPK Endus Fee Proyek

Dalam kesempatan itu, Tjahjo menyampaikan apresiasinya terhadap kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lain, yang selama ini sudah bekerja maksimla mengungkap berbagai kasus korupsi. "Silakan saja KPK dan aparai lainnya melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Mereka sudah mendapatkan mandat dari semua pihak untuk melakukan kewenangannnya," ucap Tjahjo.

PRIBADI WICAKSONO

Walhi Minta Polisi Selidiki Sindikat Pembalakan Liar di TNGL

Nasional, Medan - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Tolak Jalan Melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat

Ia menyebutkan, di kawasan TNGL Sumatera Utara, terdapat satwa langka, seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan. Menurut dia, satwa langka yang berada di sana terancam punah karena terus diburu.

"Polda Sumut harus tetap melindungi kawasan TNGL dari pembalakan liar dan perburuan satwa yang dilindung pemerintah," ujar Dana.

Ia menjelaskan tiga pelaku pembalakan liar berinisial SR, S, dan M, yang berhasil ditangkap tim patroli gabungan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dan Forest Wildlife Protection Unit (ForWPU) YOSL-OIC merupakan warga sekitar yang disuruh cukong kayu.

Simak pula: Aktivis Lingkungan Memprotes Pembangunan Resor di Gunungkidul

"Namun hingga saat ini siapa bos besar yang menyuruh dan membiayai dalam pembalakan liar di TNGL tersebut tidak pernah diketahui atau tertangkap petugas BBTNL," ucapnya.

Menurut Dana, Polda Sumut dapat menurunkan tim untuk mengusut sindikat pembalakan liar di kawasan TNGL. "Pemerintah juga (seharusnya) mengajak masyarakat untuk melestarikan hutan TNGL dan menghentikan penebangan kayu karena merugikan negara," kata Dana.

ANTARA

Gus Ipul Siap Bersaing dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Nasional, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku tidak risau apabila harus bersaing dengan Khofifah Indar Parawansa dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018. Gus Ipul, biasa dia disapa, mengatakan semua orang berhak maju sebagai calon gubernur.

"Sama saja, tidak ada masalah. Saya anggap semua calon kuat dan ada survei itu penunjuk arah informasi awal untuk kandidat agar bisa melakukan sesuatu sesuai aspirasi masyarakat, selebihnya sama," kata Gus Ipul di Kediri, Rabu malam, 20 September 2017.

Baca: Isu Reshuffle Khofifah, Saifullah Yusuf Pilih No Comment

Gus Ipul memastikan diri maju pilkada Jawa Timur. Ketua Umum DPP Muslimat yang juga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, santer disebut-sebut bakal menjadi pesaingnya.

Meski setiap orang berhak maju pemilihan kepala daerah, ia ingat bahwa yang diinginkan ulama adalah kiai berbagai peran. "Yang diinginkan ulama, kiai berbagi peran. Bu Khofifah, menteri bagus yang bisa berbuat untuk Indonesia. maunya kiai berbagi peran

Ia mengaku tidak risau jika Khofifah akan maju pilkada Jatim. Setiap orang juga berhak maju untuk ikut pemilihan kepala daerah. Namun, ia ingat yang diinginkan ulama, kiai berbagi peran. Tapi, jika tidak bisa, tidak masalah. Setiap orang berhak maju, tidak ada larangan, cuma ajakan dari para ulama, kiai untuk berbagi peran sesama kader NU," ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, saat ini masih proses pematangan koalisi partai-partai. Ia berharap, hasil dari koalisi itu segera ada kesepakatan termasuk siapa nanti yang disepakati untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur.

Simak pula: Survei Pilgub Jatim Saifullah Yusuf Ungguli Khofifah dan Risma

"Alhamdulillah, jadi sampai sekarang ini masih proses pematangan koalisi partai-partai. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sudah ada kesepakatan, termasuk siapa nanti yang disepakati menjadi calon wakil gubernur," katanya.

Gus Ipul juga mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan calon wakil gubernur Jawa Timur ke partai. Seluruh calon yang telah mengambil formulir menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur juga bagus dan selama ini mempunyai prestasi yang baik.

Di Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, ada lima calon yang telah mengambil formulir wakil gubernur Jawa Timur. Mereka adalah Bupati Ngawi Harsono yang akrab disapa Konang, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan politikus Suhandoyo.

"Mereka berprestasi, punya pengakuan yang baik dan layak untuk bisa bertarung di pilkada Jatim. Tapi, tentunya dari partai (yang memutuskan) dan sampai sekarang saya belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, tidak bisa menentukan sendiri, nanyak pertimbangannya," katanya.

Sementara itu, Anwar Iskandar, mengaku bangga semua kader NU sudah merata di berbagai tempat, misalnya legislatif, eksekutif. Ia pun berharap semua peran itu dilaksanakan dengan baik.

"Kader ulama itu bertebaran di mana-mana dan saya berharap semua dijaga perannya, dilaksanakan dengan baik. Yang jadi menteri sampai selesai, ketua DPRD sampai selesai, wakil gubernur juga, itu semua pekerjaan mulia," ujarnya.

Dia bersama para ulama lainnya sangat berharap semua masyarakat ikut menjaga kondisi sebaik-baiknya supaya politik tetap santun dan damai. Menghadapi pilkada, para ulama akan terus berdoa, untuk menjaga keutuhan warga NU.

ANTARA

Malam Satu Suro, Putri Sultan HB X Buka Prosesi Mubeng Beteng

Nasional, Yogyakarta - Dua putri Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi perwakilan keraton melepas ritual tapa bisu Mubeng Beteng ribuan abdi dalem pada perayaan Suro di Keben Keraton Kamis tengah malam 21 September 2017.

Kedua putri Sultan itu adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi selaku putri sulung dan adiknya Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono selaku anak kedua. Pantauan Tempo, kedua putri Sultan datang sekitar pukul 22.00 WIB. Berbaju warna hijau tua, keduanya langsung duduk bersila menghadap para abdi dalem yang menunggu tengah malam untuk ritual mengeliling keraton atau mubeng beteng.

Baca juga: Tujuh Kebo Kiai Slamet Awali Kirab Malam Satu Suro di Surakarta

Tak tampak hadir para keluarga keraton lain. Tahun lalu acara perayaan Suro abdi dalem itu dilepas oleh adik tiri Sultan HB X, Gusti Bendoro Pangeran Hario Prabukusumo. Sebelum prosesi mubeng beteng, GKR Mangkubumi memberikan wejangan sekitar 10 menit kepada para abdi dalem dan warga.

"Dari proses tapa bisu mubeng beteng ini semoga bisa menjadi sarana bagi semua untuk instrospeksi diri masing masing, dan semakin erat serta kompak satu sama lain," ujar Mangkubumi.

Baca juga: Mubeng Beteng, Keraton Yogyakarta Gelar Perayaan Malam Satu ...

Mangkubumi juga menuturkan, bahwa ia dan adiknya mewakili Raja Keraton Sri Sultan HB X, berpesan agar prosesi mengeliling keraton tanpa bicara itu bisa membawa manfaat bagi khususnya para abdi. "Bisa membuat menyadari, mana perilaku buruk yang harus ditinggalkan, mana perilaku baik yang harus dijaga terus," ujarnya Mangkubumi.

Mangkubumi pun sempat meminta para abdi tak perlu terburu buru saat menunaikan tradisi mubeng beteng itu. "Yang penting tetap sehat, selamat, dan tak ada masalah," ujarnya. Para peserta mubeng beteng langsung bergerak begitu lonceng Brojonolo yang ada di halaman Keben Keraton berdentang sebanyak 12 kali.

Baca juga: Sambut Satu Suro, Keraton Yogya Gelar Ritual Tapa Bisu Mubeng

Para abdi dalem di barisan depan membawa berbagai bendera mulai dari merah putih hingga bendera lambang satuan unit keraton. Ketua Panitia perayaan Suro Keraton Yogya, Kanjeng Raden Tumenggung Gondho Hadiningrat menuturkan pada perayaan Suro ini pihaknya telah mengundang semua kerabat dan keluarga inti keraton. Tak hanya keluarga Sultan, namun juga para adik Sultan beserta keluarga turut diundang. Termasuk adik tiri Sultan HB X, Gusti Bendara Pangeran Hario Prabukusumo.

Namun hingga prosesi pelepasan Mubeng Beteng dimulai, para keluarga keraton lain tetap tak nampak hadir. "Kami sudah undang semuanya agar hadir," ujar Gondho. Dari rencana awal panitia, untuk sambutan perayaan Suro dilakukan GKR Mangkubumi. Sedangkan yang bertanggungjawab melepas para peserta mubeng beteng adalah Gusti Prabukusumo.

Baca juga: Malam Satu Suro, Alasan Puro Pakualaman Siapkan Lakon Durna ...

Hubungan keluarga inti keraton atau Sultan HB X dengan para kerabat keraton lain seperti adik-adik Sultan disebut sedang dalam kurang harmonis. Hal ini disebabkan atas dikabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan pada Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta. Akibat putusan MK itu, dinilai menjadi jalan mulus bagi raja keraton kelak bisa dari kalangan perempuan. Raja perempuan ini jika terjadi dianggap menyalahi paugeran atau patokan adat yang sudah dijunjung lama dari sejak Sultan HB I.

PRIBADI WICAKSONO

Tujuh Kebo Kiai Slamet Awali Kirab Malam Satu Suro di Surakarta

Nasional, Surakarta - Suasana sakral malam 1 Suro menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ditandai dengan pelaksanaan kirab pusaka. Rangkaian kirab diawali dengan keluarnya tujuh ekor kebo bule atau biasa disebut kebo Kiai Slamet dari gerbang timur Kori Kamandungan. Selanjutnya, lima orang yang disebut Semut Ireng (Hitam) menyebar ketela untuk dimakan oleh para kerbau.

Sekitar setengah jam kemudian, para abdi dalem yang terdiri dari beberapa wanita keluar dari pintu utama Kori Kamandungan dengan membawa sesaji untuk diberikan kepada ketujuh kerbau tersebut.

Baca juga: Malam Satu Sura, Warga Berebut Air Sisa Jamasan di ...

Setelah itu, tepatnya pada pukul 23.00 WIB, Kamis, 21 September 2017, puluhan abdi dalem, kerabat keraton, dan keluarga keraton keluar dari pintu utama dengan membawa 17 pusaka keraton.

Pada kirab tersebut ketujuh kerbau menempati urutan pertama sekaligus sebagai pembuka jalan bagi arak-arakan pusaka keraton. Bersamaan dengan mulai jalannya ketujuh kerbau tersebut, masyarakat yang sebelumnya sudah memadati kawasan keraton saling berebut sisa makanan dan minuman kerbau.

Salah satu warga, Rianingsih, mengatakan baru kali ini melihat langsung kirab pusaka 1 Suro tersebut. Ia mengaku ingin melihat langsung karena selama ini selalu tertarik dengan budaya Jawa, salah satunya mengenai Keraton Solo.

Baca juga: Kirab Malam Satu Suro Mangkunegaran, Peserta Dilarang Selfie

"Saya juga penasaran apa betul orang-orang berebut kotoran kerbau dan sisa makanan kerbau, ternyata memang betul. Kan ini juga salah satu yang membuat unik tradisi ini," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Sri Baskoro mengatakan rute kirab tersebut dimulai dari Kori Kamandungan, Alun Alun Utara, Simpang Empat Jenderal Sudirman, belok kanan ke Jalan Mayor Kusmanto, menuju Jalan Mulyadi, ke arah selatan sampai ke Baturono, selanjutnya ke kanan menuju Jalan Veteran, lanjut ke Jalan Yos Sudarso, terus hingga Jalan Slamet Riyadi dan kembali ke Keraton.

Perwakilan dari pihak keraton, KGPH Benowo pada jumpa pers Senin, 18 September 2017 mengatakan pihak keraton belum ingin menyampaikan berapa jumlah pusaka yang dikirabkan pada 1 suro tersebut. "Nanti akan jadi kejutan, yang pasti terbanyak yang pernah dikirabkan ada 13 pusaka," katanya.

ANTARA

Gelar Nobar G30S PKI, Warga Bangka Harus Koordinasi dengan Kodim

Nasional, Pangkalpinang - Komando Distrik Militer (Kodim) 0413 Bangka memberikan fasilitas bagi masyarakat di Pulau Bangka yang ingin menonton film G30S PKI diluar jadwal pemutaran yang sudah ditetapkan. Namun untuk proses penayangan film harus tetap dikoordinasikan dengan TNI Angkatan Darat.

"Yang tidak sempat menonton dan ingin menggelar nonton bareng sendiri boleh saja. Kita siap membantu fasilitasi. Tapi pelaksanaannya harus dikoordinasikan dan didampingi oleh kita. Dimana pun masyarakat yang ingin menonton diluar jadwal penayangan yang sudah kita tetapkan, harus berkoordinasi dulu," ujar Komandan Kodim 0413 Bangka Letnan Kolonel Daniel S.P Lambun Raja usai penayangan film G 30 S PKI di aula Markas Kodim 0413 Bangka, Kamis Malam, 21 September 2017.

Baca juga: Gubernur Babel Lebih Bangga dengan Yusril Ketimbang DN Aidit

Menurut Daniel, keharusan berkoordinasi dengan Kodim itu  untuk menjaga aset dan faktor keamanan saat film tersebut diputar. Kodim tidak ingin materi film jatuh ke tangan yang salah dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik.  “Kami tidak melarang atau membatasi usulan masyarakat. Koordinasi juga baik dalam membantu pengamanan saat menonton," ujar dia.

Khusus Pulau Bangka, kata Daniel, pihaknya sudah menetapkan jadwal tiga kali penayangan di seluruh wilayah pantauan Kodim 0413 Bangka. Bahkan saat puncak tanggal 30 September 2017 mendatang, film tersebut akan ditayang serentak di Koramil. Kodim akan melibatkan pelajar dan anggota organisasi kepemudaan yang ada di Bangka. “Kami ingin memberikan gambaran sejarah bagi generasi muda dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya laten komunis," ujar dia.

Baca juga: NU Brebes Dukung Pemutaran Film G30S PKI

Daniel menuturkan pihaknya belum menerima laporan adanya masyarakat di Bangka yang protes dan menolak film tersebut diputar kembali. Bahkan penayangan film tersebut justru mendapatkan respon dan antusias yang luar biasa dari masyarakat Bangka.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan sangat mendukung upaya TNI untuk memutar kembali film G30 S PKI karena memberikan penjelasan tentang sejarah bangsa. "Saya sangat setuju film itu ditayangkan lagi. Anak-anak sekarang harus perlu tahu jalannya sejarah. Dengan mengetahui sejarah akan membantu membentuk karakter anak bangsa. Lebih tahu baik buruk jalan hidup berbangsa dan bernegara dapat menyiapkan generasi muda menerima tonggak estafet kepimpinan bangsa kedepan," ujar dia.

Baca juga: Ada Nobar Film G30S PKI di Acara Temu Legislatif PAN

Erzaldi menambahkan tidak bangga dengan sosok Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit, yang ditonjolkan dalam film tersebut. Meski putra daerah Bangka Belitung, dia menilai apa yang dilakukan Aidit tidak bisa dibanggakan karena beridelogi komunis dan telah membuat catatan kelak sejarah bangsa Indonesia.

"Saya lebih bangga dengan putra daerah seperti Yusril, Andrea Hirata, Hanandjoeddin, Depati Amir dan putra daerah lainnya yang sudah berprestasi baik tingkat nasional dan internasional," ujar dia.
 
SERVIO MARANDA

Mubeng Beteng, Keraton Yogyakarta Gelar Perayaan Malam Satu Suro

Nasional, Yogyakarta - Komplek Keben Keraton Yogyakarta pada tengah malam semakin disesaki warga dari berbagai daerah yang ingin ikut perayaan 1 Suro, Kamis 21 September 2017. Ribuan warga tersebut berdatangan dan mengambil posisi duduk mengitari bangsal Ponconiti, lokasi tempat para abdi dalem menabuh gamelan sambil menunggu tengah malam.

Lintang Arum Dalu, 25, seorang warga Temanggung Jawa Tengah mengaku sengaja datang ke perayaan Suro Keraton Yogya karena belum pernah menyaksikannya langsung. "Cuma ingin rasa penasaran saya terpuaskan, engga pernah lihat langsung, jadi datang mumpung ada waktu," ujar Dalu.

Baca juga: Malam Satu Suro, Alasan Puro Pakualaman Siapkan Lakon Durna ...

Masyarakat yang datang langsung mendapatkan suguhan dari para abdi dalem berupa nasi gurih dengan takaran pincuk kecil dan lauk suwir ayam. Nasi gurih sebagai simbol agar hidup manusia tidak hambar setelah melakukan refleksi diri kepada Tuhan. Sambil mendengarkan paparan sejarah perayaan Suro dari abdi dalem, para warga itu menunggu lonceng Brojonolo Keraton berbunyi 12 kali sebagai pertanda dimulainya tapa bisu mubeng beteng.

Saat prosesi tapa bisu atau berjalan mengelilingi beteng Keraton tanpa bicara itu, perwakilan peserta paling depan akan diberi bunga cempaka putih atau disebut Kembang Kantil. Kembang kantil itu diselipkan itu telinga peserta sebagai simbol bahwa dalam prosesi itu peserta ikut berserah diri pada sang Kuasa untuk menjalani jalan hidup lebih baik di masa depan.

Baca juga: Kirab Malam Satu Suro Mangkunegaran, Peserta Dilarang Selfie

Ketua Panitia Perayaan 1 Suro Keraton Yogya Kanjeng Raden Tumenggung Gondho Hadiningrat kepada Tempo menuturkan, pihaknya bersyukur perayaan Suro tahun ini abdi dalem kompak. "Tahun lalu ada kelompok abdi dalem yang merayakan Suro pada malam sebelumnya lebih dulu karena beda persepsi soal tanggal perayaan Suro," ujarnya.

Perayaan Suro Keraton Yogya, ujar Gondho, menganut kalender Sultan Agungan atau Dal. Perhitungannya setiap delapan tahun sekali. Dengan menganut hitungan itulah, maka sebenarnya perayaan Suro sudah bisa dipastikan. "Tanggal 1 Suro pasti jatuhnya malam Jumat Kliwon," ujarnya.

Baca juga: Mangkunegaran Gelar Tapa Bisu Sambut Tahun Baru Jawa

Dan perhitungan tahun baru versi Keraton itu sudah berlaku sejak pukul 18.00 WIB. Acara mubeng beteng di masa silam semacam ronda malam menjaga keraton. Namun dengan perkembangannya tradisi ronda para abdi dalem ini kemudian menjadi sarana untuk refleksi diri. "Doa-doa dipanjatkan dalam hati oleh para peserta masing masing, khususnya dirinya sendiri, untuk masyarakat dan untuk Indonesia ," ujar Gondho.

PRIBADI WICAKSONO

Aktivitas Gunung Agung Meningkat, Pengungsi Capai 1.259 Orang

Nasional, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah pengungsi terus bertambah akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Agung Siaga, Warga Zona Merah Masih Pantau Ternak

Jumlah pengungsi, menurut Sutopo, masih akan terus bertambah karena belum semua data dilaporkan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Bali.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah meminta masyarakat di area terdampak bencana mengungsi. Ketua Ketua PVMBG Kasbani mengatakan area terdampak yang ditetapkan saat ini yaitu radius 6 kilometer dari kawah puncak Gunung Agung dan pada elevasi di atas 950 meter dari permukaan laut. “Wilayah tersebut harus kosong atau tidak ada aktivitas masyarakat karena berbahaya jika sewaktu-waktu gunung meletus,” ujarnya.

Aktivitas vulkanik Gunung Agung masih menunjukkan intensitas tinggi. Pos Pengamatan Gunung Agung pada Rabu, 20 September 2017, merekam 563 kali gempa vulkanik dalam dan delapan kali gempa dangkal. Lalu, pada Kamis, 21 September 2017, merekam 144 kali gempa vulkanik dalam dan 10 gempa dangkal. Status Gunung Agung masih ditetapkan Siaga (Level III).

Baca juga: Bali Siapkan Lokasi Pengungsian jika Gunung Agung Meletus

Sutopo mengatakan jumlah penduduk sebanyak 49.485 jiwa yang mendiami kawasan rawan bencana berasal dari enam desa di Kabupaten Karangasem, Bali. Keenam desa tersebut adalah Desa Jungutan dan Desa Buana Giri di Kecamatan Bebandem, Desa Sebudi Kecamatan Selat, Desa Besakih di Kecamatan Rendang,  Desa Dukuh dan Desa Ban di Kecamatan Kubu.

Menurut Sutopo, sebagian masyarakat mengungsi karena pengalaman masa lalu saat Gunung Agung meletus besar tahun 1963. Ia menyebut masyarakat setempat merasakan tanda-tanda yang sama dengan kejadian tahun 1963, yaitu gempa berulang kali. “Saat itu, letusan berlangsung hampir setahun lamanya, korban jiwa 1.148 orang dan korban luka 296 orang,” kata Sutopo.

FAJAR PEBRIANTO

Inggris Siap Bagikan Keahlian E-Government kepada Indonesia

Nasional, Jakarta - Pemerintah Inggris siap membagikan pengalaman dan keahlian mereka mengelola e-government kepada pemerintah Indonesia. Penasihat teknologi nasional pemerintah Inggris Liam Maxwel mengatakan e-government terbukti efektif di negaranya untuk meningkatkan layanan kepada publik karena pegawai pemerintah bekerja dengan cepat dan efisien. Di Inggris, inisiatif e-goverment dimulai pada 2001.

 

“Sebagai pemerintah, kami tidak bersaing. Kami harus harus berbagi layanan dan berbagi alat administrasi dengan open source sehingga menjadi lebih baik. Gagasan open-source government adalah cara memberikan layanan terbaik kepada warga negara,” kata Liam Maxwel dalam press briefing di Jakarta, Selasa 19 September 2017.

 

E-government adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan aktifitas organisasi pemerintah memberikan layakan publik.  Selain efisien dan efektif, e-government juga lebih hemat anggaran. Inggris menghemat sekitar £ 3,5 miliar dari biaya administrasi dengan mengubahnya menjadi layanan digital dan memberikan layanan yang lebih baik melalui peningkatan teknologi.

Pada Januari 2015, misalnya, Department for Digital, Culture, Media and Sport Inggris meluncurkan layanan teknologi untuk 2.200 staf yang memberikan mereka pilihan perangkat untuk mendukung fleksibelitas kerja dan mobilitas. Juga diluncurkan aplikasi berbasis komputasi awan yang memudahkan kolaborasi dan akses Wifi yang cepat bagi para staf pemerintah. Staf bisa bekerja lebih produktif, dan layanan ini bisa menghemat 40 persen dibanding sebelumnya.

 

Selama kunjungan ke Indonesia pekan ini, Maxwell mengatakan pemerintah Inggris sedang mencari mitra untuk kerjasama bilateral yang berminat mengimplementasikan open-source government untuk meningkatkan efektifitas layanan publik. Dia bertemu bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk membahas potensi kerjasama teknologi, serta pengalaman Inggris mereformasi layanan pemerintah.

 

Kesuksesan layanan pemerintah digital di Inggris menginspirasi negara lain seperti Selandia Baru dan Israel untuk mengadopsi model serupa. Pekan ini Kanada dan Inggris menekan kesepahaman bekerjasama meningkatkan efektifitas layanan pemerintah digital.

 

Selain e-government, hal penting bagi pemerintah adalah menerapkan open data bagi lembaga negara. Data anggaran, belanja, dan hal-hal yang terkait dengan publik harus dibuka di berbagai situs pemerintah untuk meningkatkan transparansi sekaligus partisipasi masyarakat. “Open data penting untuk meningkatkan layanan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu kontribusi Maxwell dalam mengubah pendekatan pemerintah Inggris terhadap pembelian dan penggunaan teknologi dilakukan melalui pasar digital, yang memberi ruang bagi sektor publik untuk membeli layanan TI dari pemasok yang lebih luas. Pasar digital telah mencapai lebih dari $ 1,3 miliar, yang sebagian besar telah masuk ke bisnis kecil.

Model ini telah membantu meningkatkan pertumbuhan di antara usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja di seluruh negeri, mendorong tidak hanya inovasi tapi juga efektifitas keseluruhan. "Kami juga akan membuka sumber itu, jadi itu akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan pemerintah lain," ujar Maxwell.

 

AHMAD NURHASIM

Belum Sebut Nama Capres, PAN: Masalah Daya Beli Lebih Penting

Nasional, Jakarta - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan PAN belum memunculkan nama calon presiden untuk pemilihan presiden 2019. Menurut Zulkifli persoalan calon presiden ini sebaiknya tidak dibahas  dahulu.

"Ini juga kemarin kader-kader waktu rakernas minta capres cawapres, saya bilang jangan, rakyat marah. nanti saja 2018," ungkap Zulkifli di Hotel Mercure Ancol Jakarta Kamis, 21 September 2017.

Baca juga: Bursa Pilpres 2019, Selain Zulkifli Hasan PAN Sebut Budi Gunawan

Zulkifli mengatakan ada yang lebih penting daripada membahas capres dan cawapres. Menurut dia lebih baik mengurus bagaimana kondisi Indonesia dapat stabil dalam kesatuan dan ekonomi. "Sekarang bagaimana agar daya beli bisa tinggi, dan harga-harga bisa terjangkau," ujar Zulkifli.

PAN mengadakan acara temu legistatif terkait pembahasan pilkada dan pilpres serta isu publik. Acara  ini dihadiri oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan sebagai upaya persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden 2018-2019 mendatang. Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

Baca juga: Ini Syarat PAN agar Bisa Usung Zulkifli Hasan di Pilpres 2019

Dalam acara ini sekaligus dibarengi dengan nonton bareng film Penghianatan G30S PKI. Nonton bareng ini akan dilakukan sebagai pembukaan dan sebagai penyambutan Hari Kesaktian Pancasila.

Zulkifli berpendapat hak yang penting dalam pemilu ke depan adalah tidak bertarung isu agama. Menurut dia dalam pilkada serentak di 171 daerah tidak seharusnya bertarung dalam isu agama karena hal itu dapat memecah belah kesatuan bangsa. "Sikap PAN jelas karena kami ingin merajut menjahit kembali merah putih karena kita keluarga dan bersaudara," ucap dia.

Baca juga: Pilpres 2019, PAN Segera Umumkan Jagoan Capresnya Bulan Ini

Zulkifli Hasan juga mengatakan acara ini juga untuk meluruskan terkait rakernas kemarin. Dia menjelaskan seperti hasil rakernas tersebut terkait pengambilan keputusan untuk pilpres akan diserahkan kepada Ketua Umum PAN sendiri. "Jadi keputusannya itu diserahkan ke saya," ucap dia

SYAFIUL HADI