Bisnis, Palembang — Kementerian perhubungan memastikan bakal kembali mengaktifkan keberadaan 141 unit pelaksana jembatan timbang kendaraan bermotor (UPPKB) diseluruh wilayah Indonesia. Sebelum berlaku secara penuh, selama tiga bulan kedepan kementerian akan menerapkan 9 jembatan timbang sebagai pilot project dengan menerapkan system teknologi informasi terkini seperti pemasangan CCTV, alat pemindai pada masing-masing jembatan.
"Pemasangan alat yang terintegrasi di kantor pusat tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan pungutan liar," kata, I Ketut Suhartana, Kasubdit Audit dan Ispeksi Keselamatan, Direktorat Jenderal perhubungan darat, kementerian perhubungan di Palembang, Selasa, 19 September 2017.
Menurutnya untuk menerapkan program tersebut pihaknya menggandeng pihak Sucofindo dalam menejemen bersama UPPKB. Sebagai tahap awal, pilot project bersama pihak ketiga berlaku di jembatan timbang di Seumadam di Aceh Tamiang, Sarolangun Jambi, Senawar Jaya di Sumatera Selatan. Selanjutnya UPPKB Losarang di Jawa Barat, Wanareja Jawa Tengah, Widang Tuban Jawa timur dan Widodaren Ngawi juga di Jawa Timur. “Dua lainnya kami kelola sendiri yang terdapat di Sulawesi,” kata I Ketut Suhartana.
Simak: Kemenhub Segera Operasikan 26 Jembatan Timbang
Selama ini kata Ketut, 100 persen kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan umum melanggar ketentuan batas maskimal daya angkut. Dari angka tersebut 90 persen diantaranya melebihi batas toleransi hingga lebih dari 50 persen dari ketentuan yang berlaku. Diakuinya selama ini denda tilang maksimal yang mencapai Rp 500 ribu atau sanksi “balik kandang” terbukti tidak efektif sehingga pelanggar masih terus terjadi.
Namun ia sangat optimistis dengan penerarapan system terintegrasi ini maka tingkat pelanggran dan juga pungli akan hilang. Karena aktifitas jembatan timbang dapat dipantau secara online dan real time. “Kami juga ingin memanusiakan sopir sebagai mana pilot di pesawat terbang,” ujar dia.
Sementara itu Vera T. Tobing, pimpinan proyek menejemen bersama SI-SCI menjelaskan selama pilot project berlangsung di 7 jembatan timbang tersebut, pihaknya akan menyiapkan 45 orang personil. Personil diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dan pengawasan yang melintas selama 24 jam.
Petugas juga akan melakukan identifikasi jenis barang, berat angkutan dan asal tujuan. Dari data tersebut, pihaknya akan melaporkan hasil kegiatan secara priodik kepada Menteri perhubungan. “Ini akan kami terus kembangkan sehingga menjadi role model,” katanya.
Kata Vera, penerapan system teknologi informasi ini untuk mempermudah pihak kementerian dalam memantau jumlah kendaraan dan berat beban yang diangkut.
Selain itu dengan system terbaru ini, akan mempermudah pemerintah melakuan pembenahan terhadap kekurangan selama beroperasinya jembatan timbang. Setiap kendaraan yang masuk ke UPPKB, akan dipantau oleh kamera CCTV, selanjutnya alat pemindai akan menangkap data kendaraan dan berat beban angkut. Selanjutnya melalui sambungan internet, seluruh data tersebut dikirim ke kantor pusat kementerian perhubungan. “Sebenarnya selama ini semuanya sudah terdata tetapi secara manual,” katanya.
PARLIZA HENDRAWAN