Bisnis, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan mengundang sejumlah pemerintah daerah pekan depan terkait proyek LRT (Light Rapid Transit). Tepatnya, terkait menjadikan proyek LRT pemerintah pusat sebagai percontohan.
"Supaya mereka belajar dari yang sudah kami kerjakan dan tidak mengulang kesalahan yang dibuat di sini," ujar Luhut usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 19 September 2017.
Baca: Pembebasan Lahan LRT Jabodebek Rampung September 2017
Sebagaimana diketahui, proyek LRT pemerintah pusat yang akan membentang dari Jakarta, Bogor, Depok, hingga Bekasi sempat menemui berbagai kendala. Salah satunya terkait sinkronisasi dengan LRT Jakarta di mana dibangun Jakarta Propertindo dan memiliki tujuh koridor.
Selain itu, sempat menghadapi masalah pendanaan juga. Beberapi kali pemerintah mengkaji skema pendanaan proyek itu. Awalnya, sempat 70 persen anggaran proyek LRT di-cover lima bank sementara sisanya oleh PT KAI. Namun, kabar terbaru, ada investor asal Singapura yang ingin ikut berinvestasi sebanyak Rp 2 triliun.
Di sela-sela pemerintah pusat menghadapi banyak kendala, pemerintah daerah bersiap untuk membangun LRT mereka sendiri untuk mengurangi kemacetan. Selain Jakarta, Surabaya, Palembang, dan Bandung merupakan contoh daerah yang ingin memiliki LRT mereka sendiri.
Luhut berkata, pemerintah Bandung dan Surabaya masuk dalam daftar pemerintah daerah yang akan diundang untuk membahas LRT. Melengkapi keduanya adalah pemerintah daerah Makassar dan Medan.
Adapun yang akan dibahas pertama kali dalam pertemuan pekan depan adalah formula pengurangan beban biaya pembangunan LRT. Pemerintah pusat, kata Luhut, ingin agar proyek LRT di daerah ikut mengandalkan peran swasta. "Memang harus begitu (melibatkan) swasta yang benar," ujar Luhut.
ISTMAN MP