Bisnis, Kediri – Penolakan terhadap angkutan umum online, go-jek, terjadi di Kediri. Setelah berseteru dengan tukang ojek konvensional, kali ini ratusan tukang becak meminta pemerintah mengusir ojek online. 

Sambil membawa becak, lebih dari 100 tukang becak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri di Jalan Mayor Bismo. Mereka menuntut pemerintah mengusir angkutan umum berbasis online Go-Jek yang belum lama beroperasi di Kediri. “Mereka membunuh keluarga kami,” kata Darmanto, salah satu koordinator tukang becak, Selasa 19 September 2017.

Simak: Go-Jek Incar Tambahan Modal Rp 13,1 Triliun - Tempo Bisnis

Dia mengatakan keberadaan Go-Jek telah menggeser pangsa pasar becak secara drastis. Masyarakat lebih menyukai layanan Go-Jek karena tak perlu keluar rumah atau berjalan mendatangi pangkalan becak. Selain itu harga yang ditawarkan jauh lebih murah, bahkan dibanding jasa ojek sejenis. 

Hal ini membuat para tukang becak di Kediri nyaris tak bisa bekerja sama sekali. Para pelanggan yang sebelumnya setia menggunakan jasa becak perlahan-lahan mulai beralih ke Go-Jek. Alhasil meski menunggu di atas becak selama 24 jam, hanya satu dua penumpang saja yang diangkut. Rata-rata mereka adalah masyarakat bawah yang masih awam dengan aplikasi smartphone. “Biasanya tukang sayur yang membutuhkan angkutan lebih luas dibanding motor,” tambah Darmanto.

Ambruknya sumber pendapatan ini juga berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka. Beberapa tukang becak mengaku kerap bertengkar dengan istri lantaran berkurangnya pendapatan. Lebih tragis lagi, mereka kerap dituduh tak rajin mangkal dan mencari penumpang oleh pasangannya. Karena itu pemerintah diminta mengusir Go-Jek dari Kediri yang telah membunuh penghidupan ratusan tukang becak dan keluarganya.

Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon yang menerima para tukang becak tak berani menjanjikan apa-apa. Dia hanya berjanji akan menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah. “Aturan main angkutan online harus ditegakkan dulu,” katanya.

Tak hanya tukang becak, keluhan serupa juga dialami para tukang ojek konvensional di Kediri. Mereka hanya bisa mendapatkan penumpang di jam-jam dimana layanan ojek online berhenti. “Nunggu penumpang malam hingga dini hari saja,” keluh Solikin, salah satu tukang ojek. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Ferry Djatmiko berjanji akan membicarakan polemik angkutan online ini dengan Kementerian Perhubungan. Sebab hingga kini regulasi soal angkutan online masih belum efektif menyelesaikan persoalan di lapangan. Jumlah angkutan Go-Jek di Kediri, menurut Ferry, tak lebih dari 150 unit. “Ini dilemma karena kita tak bisa melawan perkembangan zaman,” katanya.

Dia mengakui jika keberadaan Go-Jek di Kediri telah membantu kebutuhan transportasi masyarakat dengan cepat dan murah. Namun di satu sisi hal itu membunuh penghidupan masyarakat lain seperti tukang becak dan ojek konvensional. Salah satu solusinya, Pemerintah Kota Kediri akan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum yang selama ini kurang memadai. Selain jumlahnya terbatas, angkutan umum ini juga beroperasi hanya sampai sore hari. 

Sementara itu pengelola Go-Jek di Kediri tak bersedia memberi komentar atas banyaknya protes dari tukang becak dan ojek konvensional. Mereka memilih bungkam dan meminta melakukan konfirmasi ke manajemen Go-Jek di Surabaya terkait komplain tersebut.  

 

 

 

HARI TRI WASONO