NasionalWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mendukung pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Menurut Mahyudin, pemutaran film itu bagus untuk mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan banyak korban, baik militer maupun rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," katanya setelah menyampaikan sosialisasi empat pilar MPR kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Rabu, 20 September 2017.
Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C. Noer itu diinisiasi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Gatot memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama. Gatot beralasan pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan agar peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut tidak terulang kembali.
Mahyudin berpendapat pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu domba. "Pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, juga tidak mudah diadu domba," ujarnya.
Namun Mahyudin juga setuju ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan konteks saat ini. "Mungkin karena film itu buatan lama sehingga perlu dibuat ulang sesuai dengan kekinian. Misalnya, adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," ucapnya.
Mahyudin mengaku dirinya berulang kali menonton film G30S/PKI ketika masih kecil. Dari pengalaman itu, Mahyudin menilai film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan. "Dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar," tuturnya menanggapi kekhawatiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai film itu yang mempertontonkan kekerasan.
Film itu, kata Mahyudin, memberi pemahaman serta menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa. "Karena itu, saya semakin mantap menyatakan Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. (*)