Nasional, Jakarta - Pakar militer dan mantan anggota Dewan Film Nasional, Salim Said menilai langkah Presiden Jokowi mengenai rencana pembaharuan film Pengkhianatan G30S PKI kurang tepat. “Setiap karya adalah ekspresi dari zamannya,” kata Salim ketika dihubungi Tempo melalui telepon, Kamis, 21 September 2017.
Jika ingin membuat film itu lagi, Salim menyarankan pemerintah untuk membuat film yang benar-benar baru atau versi lain. “Zamannya sudah berubah, jadi harus dibikin film yang yang mengekspresikan zaman sekarang.”
Baca:
Korem Pamungkas Gelar Nobar Film G30S Hingga ke ...
Populer Sebagai Ketua PKI, Siapa DN Aidit Sesungguhnya?
TNI menginstruksikan seluruh jajarannya untuk kembali menonton film Pengkhianatan G30S PKI yang dibuat Arifin C. Noor pada 1984. Instruksi itu menimbulkan pendapat beragam. Banyak warga setuju rencana pemutaran film yag dilakukan oleh TNI, tetapi tidak sedikit juga yang menolak dan mengkritik. Pekan lalu, Presiden Jokowi berwacana untuk membuat versi baru film Pengkhianatan G30S PKI. Menurut Jokowi, film versi baru ini supaya bisa dipahami anak-anak muda dari generasi milenial.
Salim menyarankan, jika benar pemerintah ingin membuat versi lain dari film tersebut, harus didasarkan pada persepsi sekarang dan didasarkan atas informasi serta pengetahuan terkini mengenai hal itu. Soal ini, kata Salim, sikap pemerintah belum terlihat jelas.
Baca juga:
Pansus Hak Angket Tuding Agus Rahardjo Main Proyek Saat di LKPP
PCC Beredar Ilegal, BPOM Ingin Pengawasan Bareng IDI dan Apoteker
Film itu, kata dia, dibuat oleh negara berdasarkan Ketetapan MPR yang melarang marxisme, leninisme, dan sudah membubarkan PKI. “Jadi film itu dasarnya adalah yang salah itu PKI, nah sekarang dasarnya apa?” Pemerintah, kata Salim, harus memiliki sikap dasar dan tujuan yang mendasari pembuatan film baru itu.
Dasar dan tujuan film itu akan terbentuk angle film yang sesuai dengan persepsi dan posisi pemerintah. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta dibutuhkan diskusi dan seminar yang panjang. Tidak tertutup kemungkian akan memunculkan dilema.
“Pekerjaan ini tidak mudah.” Pertanyaannya, kata Salim, adalah angle apakah yang akan dipilih pemerintah. Tapi menurut Salim, rencana Jokowi membuat versi baru film itu adalah langkah yang bagus.
DIAS PRASONGKO