Nasional, Jakarta - Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada menjadi tuan rumah "The 5th Annual Conference on Muslim World 2017”, 18-20 September 2017. Yang disoroti adalah Islam dalam sistem politik demokrasi bertajuk "Muslim World".
Menurut Yunizar Adiputera, panitia penyelenggara, pemilihan topik demokrasi bukan tanpa alasan, Islam dan demokrasi seringkali dibayangkan sebagai dua entitas yang saling bertolak belakang.
"Hal ini menjadikan topik menarik untuk diteliti seiring dengan perlunya mempertanyakan kembali relasi antara keduanya. Selain itu, Indonesia merupakan tempat yang dirasa cocok untuk melihat fenomena tersebut lebih jauh mengingat Indonesia negara demokrasi dengan penduduk muslim terbanyak di dunia," kata Yunizar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Senin, 18 September 2017.
Peserta ada sebanyak 30 akademisi dengan 21 artikel dari universitas di 4 negara. Yaitu Amerika Serikat, Filipina, Singapura dan Indonesia. Universitas Gadjah Mada bekerjsama dengan The Institute for Religion, Politics, and Culture (Program in Islamic, Turkish, and Near-Eastern Studies) Washington College dan Creative Learning, sebuah organisasi berbasis non-profit dari Washington DC.
"Ini merupakan kajian para akademisi, secara lebih spesifik mengulas mengenai keterkaitan dunia muslim dengan demokrasi," kata dia.
Konferensi ini, kata Yunizar, memberikan wadah untuk memperdalam diskusi mengenai topik-topik dalam studi dunia Islam dan demokrasi dengan semangat pembelajaran dan pemberian pemahaman.
Ada enam panel dalam konferensi ini, yaitu The Dark Side of Democracy; 2) Islam and Politics, Muslim as Minorities, Islam and Politics of Identity, Democracy and Ideology dan Dremocratic Consolidation. Menurut dia, setelah terjadi Arab Spring, ada banyak perubahan di negara-negara Arab.
Namun, perubahan itu belum seperti harapan. Contohnya di Suriah, Mesir ada perkembangan yang mengkhawatirkan. Di Mesir yang masih kacau balau, setelah kekuasaan diambil oleh Ikhawanul Muslimin yang kini diambilalih lagi oleh kekuasaan militer.
Arab Spring yang dianggap sebagai munculnya demokrasi di negeri Arab belum terjadi seperti harapan. "Mungkin hanya Tunisia, di Turki kini muncul otoritaiannya kini muncul," kata dia. "Demokrasi bukan dilihat siapa mayoritasnya, teyapi bagaimana mayoritas memperlakukan minoritas,"kata dia.
Dalam panel-panel tersebut, peserta konferensi mendapat kesempatan untuk memaparkan karya tulis mereka untuk selanjutnya didiskusikan bersama.
Sebagai keynote speeker adalah Professor Muqtedar Khan dari University of Delaware dengan judul Islam and Democracy After the Arab Spring: Political and Theological Trends. "Dari keragaman latar belakang peserta diskusi diharapkan berjalan tidak hanya dalam tataran pertukaran pandangan mengenai isu lintas agama dan budaya, tetapi juga lintas generasi," kata Yunizar.
MUH SYAIFULLAH