Metro, Jakarta -Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menolak usulan Gubernur Djarot Saiful Hidayat agar gubernur dipilih dalam Pilkada DKI oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan pemilihan secara langsung.

"Dampak yang paling besar itu money politic. Ada jual-beli (suara) lagi nanti. Kalau dulu kan dia (calon) tinggal beli suara DPRD. Kalau sekarang dia (calon) beli suara rakyat Jakarta  susah," kata Azas saat dihubungi hari ini, Kamis, 21 September 2017.

Menurut Tigor, usulan Pilkada DKI lewat DPRD yang diusulkan Djarot tersebut sama saja dengan mengesampingkan hak politik warga Jakarta. Usulan tersebut pun dinilai sebagai pemikiran yang mundur dalam demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat. "Jangan memundurkan kemajuan politiknya, enggak benar itu."

Usulan Pilkada DKI di DPRD tengah digodok lewat pembahasan revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI akan memilih tiga calon yang mengusulkan oleh Presiden RI. Djarot mengatakan, mekanisme ini akan menjamin kesesuaian kebijakan DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. 

Menurut Tigor, dalam demokrasi yang paling tinggi adalah pemilihan langsung karena masyarakat ikut terlibat langsung di dalamnya. Tigor menilai alasan sinkronisasi dengan pemerintah pusat tidak logis sebab itu bisa disiasati dengan komunikasi politik antara presiden dan kepala daerah.

"Sudahlah jangan akal-akalan. Lebih baik, Pak Djarot menyiapkan diri karena mau pensiun dari gubernur," ujarnya. Dia bahkan menduga Djarot sedang mencari celah untuk menjadi gubernur lagi. "Membuat pemilihan langsung perjuangannya berdarah darah loh warga Jakarta itu."

Dia berpendapat, dengan sistem Pilkada DKI pemilihan langsung praktik politik uang tidak semudah jika dilakukan untuk melakukan lobi partai politik. Dengan sistem pilkada di DPRD berdasarkan calon yang diajukan oleh presiden, Tigor menilai lobi politik kalangan elite akan semakin kuat. "Nantinya, ini (pilkada) bukan lagi untuk kepentingan warga Jakarta. Sekarang kita lihat seberapa besar sih partai politik mewakili kepentingan warga? Enggak ada," tutur Tigor.

LARISSA HUDA