Nasional, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani memberikan komentar terkait wacana produksi ulang film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI atau Kontras: Jangan Ada Unsur Pemaksaan Penayangan Film G30S PKI
Persoalan monopoli penguasa, kata Yati, juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan film yang harus ditonton dan tidak boleh ditonton. Tujuannya, menghindari propaganda sejarah tertentu.
"Film tersebut harus dibuat dengan objektif, setara, dan terbuka atas semua masukan," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar soal langkah TNI Angkatan Darat yang ingin mengajak masyarakat untuk menonton kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. Jokowi menganggap film sejarah itu penting namun harus disesuaikan dengan target penonton saat ini.
Jokowi pun mewacanakan perlu ada pembaruan film sejarah termasuk Film G30S PKI. Sebab, menurut dia, film tentang komunisme atau PKI pun bisa bersifat edukatif. Terutama, untuk mengajarkan anak-anak tentang paham bahaya komunisme dan apa PKI.
ARKHELAUS W.