Dunia, Jakarta -Kekerasan di Rakhine seperti belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sekitar 400 ribu warga Wawancara, Marzuki: Pencari Fakta PBB Belum Bisa Masuk Myanmar
Hasil investigasi digunakan untuk apa?
Kami akan menyampaikan hasil dalam sebuah resolusi ke Dewan HAM PBB sebagai bahan rekomendasi pada periode sidang Maret 2018. Sistem di PBB punya aneka cabang peradilan, termasuk tribunal-tribunal. Terlalu pagi jika berspekulasi soal hasil akhir kerja tim pencari fakta karena tak ada maksud tim membangkitkan kecemasan otoritas Myanmar.
Tidakkah Maret 2018 terlalu lama?
Tim pencari fakta sering dipahami sebagai pencari bukti perkara. Padahal bukan itu. Kami diminta memastikan terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat sehingga tidak ada target waktu yang kami kejar. Yang harus dipenuhi adalah mandat PBB.
Optimistis hasil investigasi bisa menyeret pelaku kejahatan ke pengadilan?
Jika terbukti ada pelanggaran, Myanmar punya mekanisme dalam negeri untuk menangani kasus itu. Sidang rutin Dewan HAM akan menentukan apakah laporan kami akan dibawa ke badan peradilan PBB atau tidak.
Apa tolok ukur keberhasilan kerja tim pencari fakta ini?
Dunia internasional, khususnya Myanmar, mengakui bahwa tim saya tak mengeluarkan rekomendasi sensasional dan spekulatif. Laporan kami didasari kerja metodologi yang kredibel.
Bagaimana Anda bisa dipilih oleh PBB?
Tim Pencari Fakta ini terbentuk Maret lalu. Saya baru masuk pada Juli, menggantikan ketua lama. Saya tidak tahu bagaimana bisa terpilih. Ditunjuk lewat proses yang sangat rahasia di Dewan HAM PBB. Anggota tim 14 orang dengan mandat sampai Maret 2018. Kami hanya punya lima bulan di lapangan karena mulai Januari 2018 sudah harus menulis laporan.
Pendapat Anda tentang peran Indonesia dalam kasus Rohingya?
Peran Indonesia sangat positif dan konstruktif. Indonesia menyerukan perlindungan bagi semua penduduk tanpa kecuali. Kehadiran Indonesia dalam krisis ini diakui pemerintah Myanmar. Jika rekomendasi penanganan konflik disampaikan negara lain, mereka belum tentu mau mendengar. Setelah kunjungan Menteri Retno Marsudi ke Myanmar, ada kemungkinan para menteri luar negeri ASEAN berkumpul untuk membahas Rohingya. Padahal ASEAN sebelumnya terkesan diam saja. Indonesia mencairkan kebekuan tersebut.
Baca: Cerita Di Balik Penyerangan Milisi Rohingya ke Militer Myanmar
Ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah?
Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, mengatakan Indonesia bisa memprakarsai bentuk penyelesaian seperti yang dilakukan waktu konflik Timor Timur, 1999. Saat itu, Indonesia berbagi informasi secara sukarela kepada dunia internasional soal perkembangan Timor Timur. Kebijakan tersebut mampu mengurangi ketegangan dunia internasional karena mereka melihat ada proses penyelesaian konflik. Pengalaman ini bisa dibagikan ke Myanmar.
Status Anda sebagai warga Indonesia memudahkan kerja tim?
Kebijakan luar negeri Indonesia sangat membantu. Namun kehadiran saya justru bisa menimbulkan risiko kecurigaan Myanmar bahwa pemerintah Indonesia ada di balik tim pencari fakta ini.
Tim akan meminta bantuan pemerintah?
Kami membutuhkan bantuan agar Indonesia menyampaikan pesan kepada Myanmar bahwa niat baik tim pencari fakta adalah menghasilkan laporan yang bisa bermanfaat bagi semua pihak. Kami tak datang untuk mencari, apalagi mencari-cari, kesalahan. Kami datang dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka.
Apa pendapat Anda tentang Aksi Bela Rohingya?
Demonstrasi di Kedutaan Myanmar di Jakarta dan rencana berunjuk rasa di Candi Borobudur itu pengaruhnya besar sekali. Aksi itu hanya akan membangkitkan ekstremisme di Myanmar. Jika terus berlanjut, peran Indonesia bisa berubah menjadi sulit.
Hoax seputar Rohingya marak beredar. Ada tip memilah informasi?
Lebih baik enggak usah dilihat foto-foto di media sosial itu. Bikin panas kepala.